Lampung, berita-hukum.com. Pemprov Lampung masih terbentur keterbatasan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mencatat, total kebutuhan dana mencapai Rp4 triliun, namun alokasi yang tersedia tahun ini hanya sekitar Rp450 miliar.
Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan kondisi itu memaksa pihaknya selektif dalam menentukan prioritas. Jalan yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat dipilih sebagai fokus utama perbaikan.
“Untuk menyelesaikan seluruh jalan rusak, kita butuh Rp4 triliun. Namun tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp450 miliar. Karena itu, kami memprioritaskan jalan yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Taufiqullah, Rabu (24/9/2025).
Dia menjelaskan, tahun ini BMBK mengerjakan 52 paket jalan dan 21 paket jembatan. Dari jumlah itu, 20 paket sudah tuntas 100 persen, sebagian dalam tahap PHO, dan sekitar 10 paket mencapai progres 75 persen. Rata-rata progres keseluruhan pekerjaan berada di angka 70 persen.
Meski begitu, Taufiqullah mengungkapkan, jalan provinsi setiap tahun mengalami degradasi sekitar 4 persen atau setara 56 kilometer. Dengan estimasi biaya Rp10 miliar per kilometer, kebutuhan anggaran jelas jauh melampaui kemampuan fiskal daerah.
“Karena itu, pemeliharaan rutin menjadi sangat penting. Begitu ada jalan berlubang langsung ditutup agar tidak meluas. Dengan pemeliharaan yang baik dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jalan, insyaallah jalan kita lebih awet,” ujarnya.
Selain anggaran, masalah drainase juga menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan.
“Jika tidak ada drainase, maka jalan mudah rusak,” tambahnya.
Ia menegaskan, setiap proyek wajib memenuhi standar dan diuji laboratorium. Jika hasil uji tidak sesuai spesifikasi, kontraktor wajib mengembalikan kerugian.
Meski terbatas, Pemprov Lampung juga menggandeng dukungan sejumlah perusahaan melalui program CSR, di antaranya PT. PSMI, PGE Ulubelu, dan perusahaan pengolah singkong di Way Kanan.
Sementara itu, Gubernur Lampung menekankan agar akses menuju kawasan pertanian dan pariwisata mendapat perhatian khusus. Salah satunya ruas Lepasing–Padang Cermin yang dilebarkan dari 5 meter menjadi 11 meter untuk mengurai kemacetan.
“Sektor pertanian masih menjadi penopang utama PDRB Lampung. Banyak jalan desa menuju lahan pertanian rusak hingga 50 persen. Ke depan, setelah jalan provinsi mantap, kita akan bantu peningkatan jalan desa,” pungkasnya.
